SANGATTA – Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Swarga Bara , Wahyuddin Usman, pemerintah desa kini tengah fokus memperjuangkan ketersediaan lahan guna pembangunan fasilitas publik vital, yakni gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pusat pasar desa.

Wahyuddin Usman menyampaikan bahwa upaya strategis ini telah diinisiasi sejak tahun 2023 dengan menggalang komunikasi intensif bersama pihak pengelola konsesi pertambangan, PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Kami sedang berjuang sejak tahun 2023 berkomunikasi dengan pihak KPC untuk mendapatkan lahan bagi titik pengembangan SDM dan pasar. Ini adalah komitmen jangka panjang demi masa depan pendidikan anak-anak kita,” ujar Kades Wahyuddin Usman kepada awak media, Rabu (02/09/2026).

Pembangunan gedung SMA baru di wilayah Desa Swarga Bara dinilai sangat diperlukan. Selama ini, penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru kerap menyulitkan para lulusan sekolah menengah pertama asal Swarga Bara.

“Kasian juga anak-anak kita yang harus pergi ke SMA 2 Sangatta Utara yang cukup jauh, bahkan ada anak kita juga yang sekolah di Sangatta Selatan, itu sangat jauh dari ujung ke ujung,” imbuhnya.

Kondisi tersebut dinilai cukup miris mengingat secara kriteria populasi dan kelayakan wilayah, Desa Swarga Bara sudah sangat layak dan memenuhi syarat untuk memiliki bangunan SMA.

Tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, permohonan pemanfaatan lahan tersebut juga dirancang terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi warga.

Pemerintah desa berencana mendirikan pasar desa permanen yang akan menjadi wadah perputaran arus transaksi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Selama ini, geliat pelaku UMKM di Swarga Bara menunjukkan potensi yang luar biasa. Puluhan wirausaha telah berhasil mengantongi legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal melalui pendampingan khusus.

“Kita juga punya batik yang memang bisa dibilang terkenal cukup luas, seperti batik Juwita, batik Bumi Etam punya ibu Wises dan batik Trisno,” kata Wahyuddin.

Namun, ia menilai tanpa adanya lokasi pasar yang permanen, pemasaran produk UMKM dikhawatirkan hanya bersifat sementara atau seremonial saat ajang pameran saja.

“Oleh karena itu, integrasi lahan sekolah dan pasar desa diharapkan menjadi titik pusat aktivitas masyarakat yang berkelanjutan,” pungkasnya.(Dh/Az/Adv).

Loading