Zonaaspirasi.Com, BENGALON – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MusrenbangCam) Tahun 2026 yang digelar di 18 Kecamatan, menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masing-masing daerah.
Agenda yang berlangsung pada tanggal 04 hingga 05 Februari 2026 tersebut digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Sepaso Timur. Dengan tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera”. Menjadi Pertemuan strategis untuk memfokuskan arah pembangunan pada transformasi ekonomi yang tidak lagi bergantung pada sektor tambang, melainkan memperkuat fondasi kemandirian melalui sektor pertanian dan konektivitas infrastruktur.
Dalam sambutannya. Camat Bengalon, Ahmad Rasyid melalui Sekretaris Camat (Sekcam), Permana Sari. Menekankan bahwa forum ini adalah wadah penting untuk menyelaraskan kebutuhan nyata masyarakat desa dengan kebijakan daerah. Ia berharap usulan yang disampaikan benar-benar mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
“Kami menginginkan usulan yang disampaikan fokus pada empat pilar utama, yakni infrastruktur dasar, kualitas pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan daya saing sumber daya manusia,” ujar Permana Sari di hadapan Kabid Ekonomi dan SDA, Ripto Widargo. Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri dan dr. Novel tyty Paembonan serta undangan lainnya, Rabu (04/02/2026).
Lebih lanjut, Pihaknya juga mengingatkan agar setiap desa teliti dalam memilah program, agar selaras dengan tema besar pembangunan Kutai Timur tahun 2027.
“Akurasi data lokasi dan target penerima manfaat sangat menentukan keberhasilan realisasi anggaran di masa depan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bapedda, Januar Bayu Irawan melalui Kepala Bidang Ekonomi dan SDA, Ripto Widargo. Menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang berupaya membangun fundamental ekonomi yang lebih tangguh dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
“Tema besar kita adalah bagaimana sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian, dalam arti luas bisa menjadi pendukung utama transformasi ekonomi, sehingga kita tidak terus-menerus bertumpu pada industri pertambangan dan penggalian,” jelas Ripto.
Selain kemandirian pangan, Ripto juga menyoroti pentingnya aksesibilitas antarwilayah. Menurutnya, infrastruktur yang mumpuni akan memangkas biaya logistik dan memperlancar rantai pasok hasil produksi warga Bengalon ke pasar yang lebih luas.
“Konektivitas sangat berpengaruh, karena tanpa jalur distribusi yang baik, proses transformasi ekonomi akan terhambat, terutama dalam memastikan kelancaran suplai barang dan jasa,” tambahnya.
Meskipun setiap desa diberikan kuota maksimal 20 usulan dalam agenda itu, Pihaknya menyarankan agar perangkat desa lebih mengedepankan kualitas dan paling mendesak. Mengingat dengan keterbatasan usulan prioritas.
“Daripada mengajukan banyak hal namun tidak terarah, lebih baik fokus pada lima atau enam program unggulan yang paling realistis untuk diakomodir dalam APBD, mengingat kondisi keuangan kita saat ini menuntut efisiensi yang lebih tajam,” pungkasnya. (Han/Rza)
Tinggalkan Balasan